RIAUSKY.COM - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu merasa heran dengan ide Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang akan membawa perusahaan China untuk membantu BPJS Kesehatan menghadapi defisit keuangan.
Perusahaan asuransi China yakni Ping An Insurance ingin membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbaiki defisit keuangan dari sisi sistem informasinya agar tidak terjadi melebarnya tunggakan.
"Saya heran ide menko maritim bahwa China ingin bantu BPJS, padahal menurut aturan BPJS kesehatan tidak boleh ngutang, BPJS bukan bentuk perusahaan, dan sumber dana BPJS bersumber dari iuran. Terus masuknya dari mana? Apa aturan tentang BPJS mau diubah?" kata dia dalam cuitan Twitternya, @msaid_didu yang dipantau Akurat.co, Sabtu (24/8/2019).
Dia juga menyindir Luhut bahwa setiap kali ada permasalahan, Menko Maritim selalu meminta bantuan ke China.
"Bagi pak Menko Maritim, sepertinya setiap masalah yang dihadapi bangsa solusinya hanya satu yaitu minta 'bantuan' dari China. Kereta Api cepat, listrik, Garuda, BPJS, tenaga kerja dll semua dimintakan 'bantuan' dari China oleh beliau. Sudah nyerah sehingga semua minta ke China?" cuitnya.
Anggota Ombudsman Alvin Lie juga turut memberikan komentar pedas atas ide Luhut untuk membawa China dalam membantu BPJS Kesehatan. Ia mengkhawatirkan bahwa nantinya perusahaan China tersebut akan secara bebas mengakses semua data orang Indonesia.
"Lantas perusahaan asuransi China bebas akses data Kependudukan Peserta BPJS?" cuitnya dalam akun Twitter pribadinya, @alvinlie21.
Seperti diketahui Luhut telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, kemarin. Luhut mengatakan dalam pertemuan, bahwa Dirut BPJS Kesehatan mengakui ada kelemahan dalam sistem di lembaganya.
Oleh sebab itu, Luhut menyampaikan bahwa, Ping An menawarkan pembenahan agar kondisi keuangan BPJS Kesehatan membaik. Dia juga mengklaim jika dirinya diperintahkan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi masalah BPJS Kesehatan. (R04)
Sumber: Akurat.co